Selamat Hari Anak Nasional, Tuan dan Puan Sekalian

Hari Anak Nasional dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Di level internasional, ada yang merayakan hari anak pada tanggal 1 Juni dan ada juga yang memilih tanggal 20 November. Tanggal 1 Juni dipilih sebagai kesepakatan dari para peserta pertemuan International Women Democratic Federation di Moskow tahun 1949. Sedangkan versi tanggal 20 November diambil untuk mengenang lahirnya Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989.

Namun tanggal manapun yang dipilih, bukan persoalan besar. Yang lebih penting adalah merefleksikan apa esensi di balik perayaan Hari Anak. Dan yang menarik kalau mau jujur, yang perlu berefleksi lebih banyak dalam Hari Anak adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Orang dewasa diajak untuk melihat sudah sejauh mana perwujudan dari pemenuhan hak anak: hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi dan berpartisipasi.

Secara khusus pada tahun 2016 ini, tema yang dipilih oleh pemerintah Indonesia adalah Akhiri Kekerasan pada Anak. Ibu Menteri Yohana dalam sambutannya pada perayaan Hari Anak Nasional di Lombok mengatakan bahwa pemerintah sedang menyoroti 3 isu yaitu kekerasan seksual anak, perkawinan anak dan prostitusi anak.

Memang kalau melihat ke belakang, setidaknya setahun terakhir isu kekerasan seksual menjadi isu yang sering muncul ke permukaan. Hal ini tentu sangat mendukakan hati. Orang tidak habis pikir mengapa kejahatan sesadis ini bisa terjadi beberapa kali di berbagai penjuru negeri. Pemerintah berupaya mencegah berulangnya kejadian serupa dengan merencanakan pemberian hukuman yang keras bagi para pelaku. Saya sendiri tak terlalu tertarik bicara panjang lebar soal hukuman kebiri. Karena dalam pandangan saya, sejauh memungkinkan alangkah lebih baik jika yang lebih banyak diperbincangkan adalah aspek pencegahan.

Dan bicara pencegahan tentu harus dimulai dengan tahu terlebih dahulu apa akar masalah sesungguhnya. Jika sudah ketahuan, niscaya akan lebih mudah untuk melakukan aksi pemberantasan. Namun sayang seribu sayang, masalahnya tidak sesederhana itu. Permasalahan yang dihadapi anak begitu kompleks.

Sebagai contoh dalam hal pernikahan di bawah umur, jaring masalahnya cukup runyam. Di sana ada isu tentang ketidaksetaraan jender, kemiskinan, praktik nilai-nilai tradisi dan kepercayaan yang negatif, kegagalan hukum, konflik serta kondisi bencana. Dan bicara tentang hal-hal tersebut, umumnya menyangkut perilaku dan kebiasaan orang dewasa. Pertanyaannya, mau kah orang dewasa membicarakan hal ini? Sebagai catatan, pada tahun 2014 tercatat 1,60 persen anak perempuan usia 10-17 tahun di Indonesia berstatus pernah kawin. Ini jelas bukan isu main-main dan gampang.

Hal lain yang perlu diingat, walaupun secara khusus isu anak yang diangkat pemerintah tahun ini adalah tentang upaya penghentian kekerasan seksual namun permasalahan anak lebih besar dari itu. Kekerasan terhadap anak sendiri tak hanya bicara tentang kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik dan verbal.

Beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan di antara masyarakat tentang sejauh mana suatu hukuman dapat disebut sebagai kekerasan dan mana yang tidak. Apalagi sebagian orang dewasa menganggap bahwa kekerasan, setidaknya pada batasan tertentu bisa bermanfaat bagi masa depan anak itu sendiri. Misalnya saja untuk menolong anak menjadi disiplin. Saya sih tidak terlalu percaya tentang hal ini. Wong bangsa kita dikenal masih sering mempraktikkan budaya jam karet kok, bagaimana bisa disebut disiplin?

Sekali lagi, isu anak tidak hanya melulu soal perlindungan terhadap kekerasan. Sejumlah isu menahun seperti tidak tersedianya akte kelahiran bagi seluruh anak dan kasus pekerja anak masih belum teratasi secara optimal. Dan bagi saya pribadi, isu yang paling krusial adalah tentang pendidikan anak. Pak Anies Baswedan, tak lama setelah menjadi menteri pendidikan menyampaikan pidato yang luar biasa tentang kondisi pendidikan nasional. Ia menyebutkan bahwa pendidikan nasional berada dalam kondisi darurat. Saya membayangkan jika kondisi darurat, maka penanganannya bukan sekadar harus cepat tapi juga tepat.

Dan menurut saya, sebelum bicara panjang lebar soal kurikulum atau meniru pendidikan yang sudah maju di negara lain, kita masih perlu mengatasi hal-hal basic. Contoh: infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Di Papua, jangankan bicara tentang penerapan kurikulum ala Finlandia, guru yang ngajar saja tak selalu ada. Terkadang kita terjebak pada diskusi-diskusi permasalahan anak dalam konteks di Pulai Jawa, lalu melakukan generalisasi untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Saya tak bermaksud menulis artikel ini untuk menawarkan solusi mujarab untuk mengatasi masalah tersebut. Karena saya yakin, banyak orang di negeri ini cukup pintar untuk mencari jalan keluar. Namun masalah klasik di negeri ini (bukan hanya menyangkut masalah anak) adalah political will. Perkara niat. Mau atau tidak menyelesaikan masalah? Bahkan kalau mau mundur lagi, merasa ada masalah atau tidak? Kalau baru sampai titik ini saja sudah ada keengganan, jangan berharap masalah yang dihadapi anak di negeri ini bisa terurai satu per satu.

Oleh karenanya, di Hari Anak Nasional tahun ini (dan juga tahun-tahun yang akan datang), saya mengucapkan: Selamat Hari Anak Nasional, Tuan dan Puan. Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya kita lah yang perlu mengambil porsi lebih besar untuk mendukung kesejahteraan anak-anak di negeri ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s